Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat Sepakat Lanjutkan Normalisasi Sungai Ciliwung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersinergi untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung.
"Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan,"
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.
"Detailnya nanti Kepala Dinas SDA yang akan menyampaikan. Hal-hal yang menjadi hambatan tadi sudah terpecahkan," ujar Pramono di Gedung Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).
Wali Kota Jakbar Minta Jajaran Antisipasi Cuaca EkstremPramono menegaskan, dalam proses normalisasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.
"Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelas Pramono.
Pramono juga menyampaikan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik," kata Pramono.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati. Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.
"Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron.
Ia menargetkan pengadaan tanah selesai pada akhir Mei, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.
"Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear," ujarnya.
Nusron mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dilakukan demi menjaga ekosistem serta mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Ia berharap melalui upaya ini, perekonomian masyarakat tidak terganggu akibat dampak banjir yang terjadi.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, upaya pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung bisa berjalan baik sehingga mengurangi potensi banjir di Jakarta dan sekitarnya.
"Harapan kami banjir di Jakarta berhenti di tahun ini," tandasnya.
